Foto Onal Prokopim Bone Bolango
BONE BOLANGO – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menunjukkan komitmen serius dalam memperluas jaring pengaman sosial bagi tenaga kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Bone Bolango, Drs. H. Ismet Mile, MM., secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Kerja Pencapaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2026, yang digelar pada Selasa (13/1).
- Pemkab Bone Bolango Proyeksikan APBD TA 2027 Fokus pada Pengentasan Kemiskinan dan Infrastruktur Dasar
- 23 Tahun Terlewati, 2 RS Bone Bolango Akhirnya bersertifikat: Bukti Kolaborasi Kejaksaan, BPN dan Pemda dalam Memberikan Kepastian Hukum Aset Daerah
- Bukan Sekadar Momentum Politik, Golkar Bone Bolango Tebar Ratusan Paket Sembako RH For RH di Bone Pantai
Dalam arahannya, Bupati Ismet Mile menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan hak dasar bagi setiap pekerja.
Menurutnya, jaminan sosial memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas.
”Perlindungan ini adalah fondasi bagi para pekerja kita. Dengan jaminan yang pasti, kita tidak hanya melindungi individu, tetapi juga menjaga ketahanan ekonomi daerah dari risiko sosial ekonomi yang tidak terduga,” ujar Ismet.
Agenda strategis ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Bone Bolango, Dr. Iwan Mustafa, Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan SDM Yusbar Ismail, sejumlah Kepala OPD, Ketua Tim Kerja Bupati, Miftahudin Jasin.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Provinsi Gorontalo, Dr. Sanco Simanullang. Sejak menjabat pada Agustus 2025.
Sanco dikenal aktif memimpin berbagai program perluasan kepesertaan di wilayah Gorontalo dan berkomitmen penuh mengawal Bone Bolango mencapai target cakupan semesta (UCJ) pada tahun 2026 mendatang.
Dukungan juga datang dari legislatif. Ketua Komisi III DPRD Bone Bolango, Faisal Mohie, yang hadir dalam forum tersebut menyampaikan harapannya agar FGD ini menghasilkan peta jalan (roadmap) yang konkret.
”Kami berharap penyusunan rencana kerja ini benar-benar menghadirkan target yang jelas dan terukur. Harapannya, tidak ada lagi pekerja di Bone Bolango yang luput dari perlindungan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2026,” tegas Politisi PPP itu.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
Komentar