BONE BOLANGO — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango resmi melayangkan 10 poin rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Catatan penting tersebut diserahkan langsung oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Utama DPRD Bone Bolango, Kamis (5/11/2026).
Rekomendasi ini difokuskan sebagai acuan wajib bagi eksekutif sebelum merampungkan draf final Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Sejumlah sektor vital yang menjadi sorotan parlemen mencakup sektor pertanian, pendidikan, pariwisata, penanganan darurat sampah, hingga proteksi lahan pertanian produktif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Banggar DPRD menegaskan bahwa APBD 2027 tidak boleh sekadar menjadi formalitas pemenuhan belanja rutin Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebijakan anggaran dituntut adaptif dan mengakar langsung pada persoalan riil masyarakat dengan tetap menjaga kehati-hatian fiskal daerah.
”Setiap alokasi belanja harus memiliki korelasi nyata dengan kebutuhan masyarakat serta memperhitungkan kapasitas riil keuangan daerah,” tegas Banggar dalam laporan akhirnya.
Selain pembenahan sektor layanan dasar, DPRD turut menyoroti optimalisasi penyerapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), terutama akomodasi pokok-pokok pikiran (pokir) dewan yang dihimpun dari reses konstituen. Parlemen mendesak adanya kesinambungan perencanaan pembangunan yang presisi sejak tahapan RPJMD, RKPD, hingga KUA-PPAS agar program yang dieksekusi tepat sasaran.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
Komentar