“Kebijakan penyesuaian program prioritas paling tidak bisa dilakukan dengan cara efisiensi anggaran dan tetap …”
BONE BOLANGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone Bolango menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-PPAS) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat penting ini turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Bone Bolango.
Politisi Nasdem Imran Mahmud menilai, bahwa Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2026 memuat arah kebijakan dan sasaran prioritas pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran sebagai implementasi dari RKPD tahun 2026 yang selanjutnya dijadikan sebagai landasan dan ketentuan umum yang disepakati bersama sebagai pedoman penyusunan RAPBD yang mendeskripsikan berbagai kebijakan skaligus skala prioritas tahun anggaran 2026.
Aleg Dapil Tapil Tapa Bulango itu memandang, bahwa penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi sebuah langkah penting dalam rangkaian proses siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan Kabupaten Bone Bolango 2026.
Meski demikian, Anggota Komisi III DPRD Bone Bolango ini menaruh harapan besar agar pemerintah daerah terutama OPD dapat mengoptimalkan sumber PAD untuk mengurangi dampak pemotongan dana transfer pemerintah pusat.
“Satu lagi, bahwa kebijakan penyesuaian program prioritas paling tidak bisa dilakukan dengan cara efisiensi anggaran dan tetap menentukan skala prioritas program dan kegiatan yang akan tetap dijalankan,” terangnya usai paripurna.
Kata Imran, dengan mengurangi atau menunda program kegiatan yang belum mendesak, maka ini dapat menghindari deficit anggaran yang besar.
Diakhir komentarnya, ia berharap agar kebijakan umum dan penganggaran sesuai dengan Nawacita Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam RPJMN.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
