Rapat Paripurna DPRD Bone Bolango dalam rangka Pembentukan Pansus LKPJ Kepala Daerah TA. 2025, Selasa (31/3). [F. KLIKINDONESIA.CO]
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pidatonya, Bupati memaparkan keberhasilan pemerintah daerah melampaui sejumlah target indikator makro pembangunan, sekaligus memberikan catatan kritis terhadap efektivitas pengelolaan anggaran di masa lalu.
BONE BOLANGO – Bupati Bone Bolango secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD. Dalam pidatonya, Bupati memaparkan keberhasilan pemerintah daerah melampaui sejumlah target indikator makro pembangunan, sekaligus memberikan catatan kritis terhadap efektivitas pengelolaan anggaran di masa lalu.
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menunjukkan performa impresif sepanjang tahun 2025. Sektor ekonomi menjadi sorotan utama setelah berhasil tumbuh melampaui target yang ditetapkan.
Bupati menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04% ini diharapkan memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
”Pencapaian ini harus memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pemerintah, terutama dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hidup,” ujar Bupati.
Di balik capaian positif tahun 2025, Bupati memberikan refleksi mendalam mengenai sejarah penanganan kemiskinan di Bone Bolango. Beliau membandingkan efektivitas kebijakan lintas periode kepemimpinan dengan nada yang cukup tajam.
• Era Awal (2005-2010): Bupati mengenang masa jabatannya sebagai bupati pertama pasca-pemekaran. Saat itu, angka kemiskinan berada di level ekstrem sebesar 34%. Dalam kurun waktu 7 tahun, ia mengklaim berhasil memangkas angka tersebut sebesar 17% hingga menjadi 15%.
• Kritik Periode 14 Tahun Terakhir: Bupati melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan di era Hamim Pou. Menurutnya, meski didukung kucuran anggaran hingga triliunan rupiah selama belasan tahun, angka kemiskinan hanya mampu turun tipis sebesar 1%.
Menutup pidatonya, Bupati menegaskan bahwa ketidakefektifan di masa lalu disebabkan oleh pemanfaatan dana yang tidak berkorelasi langsung dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Beliau berkomitmen agar ke depannya, setiap rupiah dalam APBD harus dikelola secara presisi.
”Pengelolaan anggaran harus benar-benar difokuskan untuk kemaslahatan rakyat Bone Bolango, bukan sekadar habis untuk program yang tidak menyentuh akar persoalan,” tegasnya.
Pihak DPRD menyambut baik penyampaian LKPJ ini dan akan segera menindaklanjutinya melalui mekanisme pembahasan di tingkat komisi guna memastikan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
