Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, Faisal Yunus, SE
BONE BOLANGO – Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, Faisal Yunus, menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar agenda seremonial tahunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Momentum bersejarah setiap 1 Juni ini harus dijadikan pijakan penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam membangun daerah yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Faisal usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kabupaten Bone Bolango di Lapangan Alun-Alun Bone Bolango, Selasa (2/6/2026).
Upacara khidmat ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), serta berbagai elemen masyarakat.
Menghidupkan Keadilan Sosial
Tahun ini, Hari Lahir Pancasila mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.” Menurut Faisal, tema tersebut sangat relevan dengan dinamika bangsa saat ini yang membutuhkan penguatan persatuan, toleransi, dan komitmen kuat untuk menghadirkan keadilan sosial.
Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, Faisal menekankan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan yang lahir mampu memberikan dampak konkret bagi masyarakat.
Pembangunan daerah, lanjutnya, tidak boleh hanya terjebak pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata, melainkan harus menyentuh peningkatan kualitas hidup manusia.
”Harapan kami sebagai pimpinan DPRD yang merupakan mitra pemerintah daerah, fokus utama kita adalah bagaimana menyejahterakan seluruh masyarakat Bone Bolango. Ini sejalan dengan amanat sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Itulah esensi terpentingnya,” ujar Faisal.
Sinergi Demi Pemerataan
Faisal menambahkan bahwa manifestasi dari sila kelima Pancasila harus diwujudkan lewat kebijakan yang mampu menghadirkan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial di seluruh lapisan masyarakat.
Untuk mencapai target tersebut, ia mengingatkan bahwa sinergi yang solid antara pemerintah eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama agar program pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
