Dalam dialog tersebut, Faisal menyoroti pentingnya konsistensi perusahaan swasta—khususnya perusahaan air minum yang beroperasi di wilayah Bone Bolango—untuk lebih …
BONE BOLANGO — Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, Faisal Yunus, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Iwan Mustapa, serta jajaran anggota DPRD, menerima langsung aspirasi dari massa aksi yang menggelar unjuk rasa di halaman kantor DPRD Bone Bolango, Senin (9/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di hadapan para pendemo dan aliansi mahasiswa, Faisal Yunus menegaskan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah berkomitmen penuh menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan, khususnya terkait kontribusi perusahaan dan pengawasan program di daerah.
- APBD 2027 Bonbol: Fraksi Amanat Keadilan Dorong Kemandirian Fiskal dan Keadilan Anggaran untuk Masyarakat
- Fraksi Golkar Dorong APBD Bone Bolango 2027 Berpihak ke Rakyat, Dzul Ruchban: Dongkrak PAD dan Genjot Sektor Wisata Unggulan
- Pemkab Bone Bolango Proyeksikan APBD TA 2027 Fokus pada Pengentasan Kemiskinan dan Infrastruktur Dasar
Dalam dialog tersebut, Faisal menyoroti pentingnya konsistensi perusahaan swasta—khususnya perusahaan air minum yang beroperasi di wilayah Bone Bolango—untuk lebih serius memperhatikan kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) mereka.
“Kita harus konsisten dan fokus terhadap perusahaan air minum ini. Kontribusi CSR mereka untuk daerah masih tergolong kecil. Kalau bisa, kita percepat kunjungan langsung ke perusahaan tersebut agar kontribusinya kelihatan transparan dan jelas,” ujar Faisal di hadapan massa aksi.
Senada dengan hal itu, Sekda Bone Bolango, Iwan Mustapa, turut memberikan penjelasan birokratis dan normatif terkait berbagai pertanyaan teknis yang diajukan oleh peserta aksi, termasuk meluruskan duduk perkara pengadaan barang dan program pemerintah agar tidak terjadi salah paham di tengah masyarakat.
Menanggapi polemik pengadaan sapi yang sempat disuarakan oleh massa, pihak pemerintah daerah dan legislatif menegaskan bahwa kendala teknis yang terjadi murni berada di pihak penyedia (vendor), dan bukan kesalahan dari unsur kebijakan pemerintah daerah.
Terkait isu adanya dugaan penerimaan fee oleh oknum tertentu dalam pengadaan tersebut, pimpinan rapat menegaskan bahwa hal itu telah di luar ranah administratif pemda dan dipersilakan untuk diproses secara hukum oleh instansi berwenang.
Sementara itu, perwakilan peserta aksi mendesak agar DPRD dan Pemkab Bone Bolango mempertegas regulasi, terutama Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur kewajiban CSR bagi perusahaan. Massa menilai sanksi yang ada selama ini terlampau ringan—hanya berupa teguran—sehingga kurang memberikan efek jera bagi perusahaan yang mangkir.
- Kawal Aspirasi Warga, DPRD Bone Bolango Sodorkan 10 Catatan Kritis untuk APBD 2027
- 23 Tahun Terlewati, 2 RS Bone Bolango Akhirnya bersertifikat: Bukti Kolaborasi Kejaksaan, BPN dan Pemda dalam Memberikan Kepastian Hukum Aset Daerah
- Amankan Aset Umat, Kejari Bone Bolango Fasilitasi Penerbitan 45 Sertifikat Tanah Wakaf
Menanggapi hal ini, pimpinan DPRD menyambut baik masukan tersebut dan berjanji akan menjadikannya bahan evaluasi penting dalam fungsi pengawasan legislatif.
Pihak DPRD juga mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dan aliansi pemuda yang konsisten mengawal isu-isu kerakyatan. Ke depan, DPRD berencana melibatkan perwakilan mahasiswa untuk turun langsung melakukan inspeksi dan kunjungan ke perusahaan-perusahaan agar pengawasan terhadap dana CSR dapat disaksikan secara transparan.
Aksi penyampaian aspirasi ini berjalan dengan tertib, konstruktif, dan diakhiri dengan komitmen bersama antara legislatif, eksekutif, dan perwakilan masyarakat untuk terus bersinergi membangun Bone Bolango yang lebih baik.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
Komentar