BONE BOLANGO – Pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD 2025, merupakan bagian penting dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD.
Penegasan ini sebagaimana dikemukakan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Bone Bolango, H. Mutawasir, S.Ag saat menyampaikan pandangan akhir fraksi pada Paripurna DPRD Bone Bolango dalam rangka pembicaraan tingkat II terhadap Ranperda Perubahan APBD Bone Bolango TA 2025, Jum’at (25/7).
“Setelah melakukan pengkajian dan pendalaman secara komprehensif dan maraton terhadap Ranperda Perubahan APBD TA. 2025, maka kami Fraksi Golkar menyampaikan beberapa catatan yang diharapkan menjadi bahan koreksi sekaligus proyeksi bagi pemerintah daerah,” ujar Mutawasir saat mengawali laporan Fraksi Golkar dihadapan Paripurna yang dihadiri Bupati, Wabup, Sekda dan OPD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Politisi Dapil Suwawa itu, bahwa dalam dinamika penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2025, Fraksi Golkar menyadari keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi tantangan nyata dalam mengakomodasi usulan kegiatan yang ada.
“Meski demikian, Fraksi Golkar mengharapkan setiap perangkat daerah dapat menyusun dan menyempurnakan anggaran secara terukur agar program serta kegiatan yang diusulkan melahirkan output yang mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan dapat diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan,” tuturnya.
Terkait prioritas belanja, Fraksi Golkar juga mendorong agar alokasi anggaran untuk berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial agar anggaran lebih difokuskan pada sektor-sektor yang dianggap krusial.
Fraksi Golkar juga menyoroti kinerja beberapa OPD, termasuk didalamnya pembenahan tata kelola keuangan, transparansi, serta belanja operasional yang sesuai kebutuhan riil.
Diakhir pandangannya, Fraksi Golkar kembali merespon ikhtiar nyata RSUD Toto Kabila dalam menyelesaikan hutang-hutangnya agar pusat pelayanan kesehatan yang dibanggakan masyarakat Bone Bolango itu dapat memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.
“Dengan mengucapkan “bismillahirrahmannirrahim”, Fraksi Golkar menerima dengan baik dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Bone Bolango TA. 2025 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” tutup Mutawasir.
Pantauan media, selain Fraksi Golkar, lima fraksi lainnya juga menyatakan hal yang sama, menerima Ranperda Perubahan APBD TA. 2025 ditetapkan menjadi Perda.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Faisal Yunus itu didampingi Wakil Ketua II Zainudin Pedro Bau. Selain dihadiri Bupati Ismet Mile dan Wabup Risman Tolingguhu, Paripurna dihadiri pula oleh Sekda Iwan Mustapa, Pimpinan OPD, Camat dan tamu undangan lainnya.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
