BONE BOLANGO – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Bone Bolango berharap agar APBD bukan hanya sekedar penyesuaian angka-angka semata, melainkan refleksi atas kebutuhan masyarakat, dinamika fiskal daerah, serta sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan nasional.
“APBD bukan sekadar angka, tetapi alat kebijakan publik untuk pelayanan masyarakat,” kata juru bicara Fraksi PPP DPRD Bone Bolango, Diki Iskandar Alim, saat menyampaikan pandangan Fraksi PPP dalam Paripurna Tingkat I Pembahasan Ranperda APBD TA 2026, bertempat di Gedung DPRD Bone Bolango, Senin (10/11).
Dikatakannya, melalui pembahasan Ranperda APBD 2026 ini, Fraksi PPP berharap dapat terus memperkuat fondasi fiskal yang sehat, transparan, dan akuntabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Komitmen kami Fraksi adalah memelihara sinergi dan kolaborasi konstruktif dengan lembaga eksekutif dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bone Bolango,” tegasnya.
Diki menambahkan, jika kemitraan tersebut merupakan kunci dalam memastikan arah kebijakan pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dalam Paripurna tersebut, enam fraksi DPRD Bone Bolango, termasuk Fraksi PPP telah menyampaikan pandangan umum dan pendapat terhadap Ranperda APBD 2026 yang sebelumnya diserahkan pemerintah daerah.
Bupati Ismet dalam sambutannya turut memberi apresiasi sikap konstruktif seluruh fraksi yang menerima Ranperda APBD untuk dibahas lebih lanjut.*[]
