“BPN terus berkomitmen untuk membuka ruang diskusi bagi semua pihak, termasuk membahas persoalan …”
BONE BOLANGO – Polemik mengenai status lahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto akhirnya menemui titik terang. Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Bone Bolango, Ilkham Mooduto, secara terbuka membeberkan fakta mengenai legalitas aset rumah sakit tersebut saat menerima aksi massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bone Bolango, Senin (19/1) di ruang kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di hadapan para pendemo, Ilkham Mooduto menyampaikan apresiasinya atas kontrol sosial yang dilakukan mahasiswa. Ia menjelaskan bahwa kunci penyelesaian konflik ini adalah melalui pemetaan yang sistematis, baik secara fisik maupun pemetaan kasus.
“Jika tidak dilakukan pemetaan yang jelas, proses penyelesaian masalah bisa menjadi tidak terarah. Kita perlu memilah mana yang merupakan aset sah milik keluarga Ladjuba dan mana bidang tanah yang belum bersertifikat,” ujar Ilkham di hadapan massa aksi.
Satu fakta krusial yang terungkap dalam pertemuan tersebut adalah status RSUD Toto yang ternyata secara faktual belum terdaftar atau belum memiliki sertifikat resmi. Mengingat peran RSUD Toto sebagai objek vital dalam pelayanan kesehatan masyarakat, Ilkham mendorong Pemerintah Daerah Bone Bolango untuk segera melakukan legalisasi aset.
“Kami menyarankan Pemda segera melakukan langkah legalisasi. Targetnya, pada tahun 2026 RSUD Toto sudah memiliki legalitas yang jelas agar tidak menghambat kinerja pemerintah daerah maupun Dinas Kesehatan di masa depan,” tegasnya.
Sebelumnya, massa aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan, Yanto Ali, mempertanyakan prosedur penerbitan sertifikat tanah di wilayah tersebut. Mereka menilai ada kejanggalan dalam penerapan SOP dan regulasi yang berlaku.
“Kami datang untuk menuntut transparansi terkait syarat dan ketentuan SOP serta aturan perundang-undangan dalam penerbitan sertifikat yang kami nilai janggal,” ungkap Yanto Ali dalam orasinya.
Menanggapi hal itu, pihak BPN berkomitmen untuk membuka ruang diskusi bagi semua pihak, termasuk membahas persoalan pemanfaatan lahan untuk UMKM yang sempat disoroti, demi mencari jalan keluar terbaik bagi masyarakat Bone Bolango. *[]
- 23 Tahun Terlewati, 2 RS Bone Bolango Akhirnya bersertifikat: Bukti Kolaborasi Kejaksaan, BPN dan Pemda dalam Memberikan Kepastian Hukum Aset Daerah
- Bukan Sekadar Momentum Politik, Golkar Bone Bolango Tebar Ratusan Paket Sembako RH For RH di Bone Pantai
- Amankan Aset Umat, Kejari Bone Bolango Fasilitasi Penerbitan 45 Sertifikat Tanah Wakaf
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
Komentar