Kepala Puskesmas Suwawa, Suhemy Humalanggi, SKM, (Foto – KLIKINDONESIA.CO)
BONE BOLANGO – Menanggapi informasi yang beredar di media sosial terkait penolakan penandatanganan Surat Keterangan Lahir (SKL), Kepala Puskesmas Suwawa, Suhemy Humalanggi, SKM, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa seluruh urusan administrasi pasien sebenarnya telah ditangani dengan baik sebelum berita tersebut mencuat ke publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Suhemy menjelaskan bahwa ibu yang bersangkutan merupakan seorang Kader Kesehatan desa. Dalam masa kehamilannya, pasien termasuk kategori Bumil KEK (Kekurangan Energi Kronis) yang berisiko tinggi. Namun, tercatat pasien hanya melakukan kunjungan pemeriksaan sebanyak tiga kali selama masa kehamilan.
Terkait proses persalinan yang viral, Suhemy membenarkan bahwa bayi lahir di dalam bentor saat perjalanan menuju fasilitas kesehatan.
”Benar bahwa bayi lahir di bentor. Namun, setibanya di Puskesmas, bidan kami segera mengambil tindakan medis darurat, termasuk memotong tali pusat dan memastikan penanganan awal ibu dan bayi dilakukan secara maksimal,” jelas Suhemy.
Mengenai isu hambatan SKL yang beredar di Facebook, pihak Puskesmas menyatakan hal tersebut telah diselesaikan melalui koordinasi lintas sektor. Pada Selasa (24/02/2026), pihak Puskesmas bersama aparat desa setempat telah memfasilitasi penerbitan akta kelahiran langsung dari desa.
Data tersebut juga telah diteruskan ke pihak Rumah Sakit (RS) tempat sang bayi dirawat untuk pengurusan:
• Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM): Sebagai syarat di Dinas Sosial Bone Bolango.
• Keringanan Biaya: Membantu keluarga agar beban perawatan RS yang cukup berat dapat diringankan.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Bone Bolango, dr. Meyrin Kadir, menyayangkan sikap yang sedikit-sedikit langsung mengunggah masalah ke media sosial tanpa komunikasi langsung. Menurutnya, masalah ini sejatinya sudah tuntas sebelum viral di portal berita.
”Semua butuh komunikasi yang baik. Jika bicara baik-baik pasti tetap dilayani, meski terkadang kondisi di lapangan tidak sesuai SOP (seperti lahir di jalan). Kasihan para petugas yang selalu dianggap ‘orang jahat’, padahal mereka bekerja untuk membantu,” ujar dr. Meyrin.
Pihak Dinas Kesehatan berharap masyarakat bisa lebih mengedepankan dialog dengan pihak Puskesmas jika menemui kendala administratif, mengingat keselamatan pasien dan kelengkapan dokumen merupakan prioritas utama petugas di lapangan.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
