BONE BOLANGO – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bone Bolango memberikan catatan kritis namun konstruktif terhadap rencana perubahan regulasi perayaan ulang tahun daerah.
Golkar menegaskan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten harus menjadi momentum penguatan ekonomi rakyat, bukan sekadar seremoni yang menghabiskan anggaran.
Pandangan umum ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Golkar, H. Mutawasir, S.Ag, dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I terhadap dua Ranperda hak usul inisiatif Legislatif dan satu Ranperda hak usul Eksekutif, Rabu (29/4/2026), di Ruang Paripurna DPRD Bone Bolango.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam penyampaiannya, Mutawasir menekankan bahwa perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan HUT Kabupaten harus memiliki urgensi yang jelas. Golkar memandang HUT bukan hanya rutinitas tahunan, melainkan refleksi historis dan evaluasi pembangunan.
”Kami mempertanyakan poin krusial apa yang melatarbelakangi perubahan ini. Apakah hanya administratif, atau ada perubahan fundamental? Yang pasti, regulasi harus menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan akar budaya Lipu Bone Bolango,” ujar Mutawasir.
Fraksi Golkar menyoroti lima aspek utama yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam revisi Perda tersebut:
1. Efisiensi Anggaran: Golkar menolak keras jika HUT dirayakan secara berlebihan atau “hura-hura” di tengah upaya pemulihan ekonomi. Anggaran harus diarahkan pada kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kecil.
2. Kearifan Lokal: Peran lembaga adat harus dipertegas. Golkar tidak ingin jati diri “Gorontalo” hilang dan hanya terjebak pada modernitas yang hampa makna spiritual dan kultural.
3. Dampak Ekonomi UMKM: Fraksi Golkar mengusulkan adanya klausul wajib yang melibatkan UMKM lokal dalam setiap rangkaian acara. HUT harus menjadi stimulus bagi pedagang kecil dan pengrajin lokal, bukan hanya menguntungkan pihak ketiga dari luar daerah.
4. Konsistensi Penjadwalan: Standarisasi waktu pelaksanaan diperlukan agar HUT Bone Bolango dapat masuk dalam kalender pariwisata nasional untuk menarik kunjungan wisatawan.
5. Relevansi Perubahan: Menuntut penjelasan mendalam mengenai landasan filosofis dan sosiologis di balik revisi regulasi tersebut.
Meski memberikan catatan yang cukup tajam, Fraksi Partai Golkar secara resmi menyatakan menerima Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2018 tersebut untuk dibahas pada tingkatan selanjutnya.
”Dengan pertimbangan untuk kepentingan masyarakat luas dan penguatan identitas daerah, kami menyatakan menerima Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut,” pungkas Mutawasir.
Rapat Paripurna ini menjadi langkah awal bagi legislatif dan eksekutif untuk merumuskan kembali bagaimana wajah perayaan hari jadi Bone Bolango di masa depan agar lebih berbobot dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
