Iwan menegaskan bahwa sektor kesehatan akan tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran daerah. Berbagai kekurangan fasilitas dan logistik tersebut akan segera diperjuangkan dan diupayakan formulasinya melalui pembahasan APBD Perubahan mendatang. (F. Onal/Prokopim)
GORONTALO – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tancap gas menyukseskan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional (quick wins) Presiden RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum evaluasi yang digelar selama dua hari (3–4 Juli 2026) di salah satu hotel di Kota Gorontalo, Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustafa, menekankan bahwa program ini bukan sekadar formalitas, melainkan indikator penting kinerja pemerintah daerah.
“Program PKG ini adalah bagian dari evaluasi pemerintah pusat terhadap kepala daerah. Oleh karena itu, saya meminta seluruh tenaga kesehatan memberikan layanan terbaik dan Dinas Kesehatan, puskesmas, hingga pemerintah daerah wajib memberikan dukungan penuh,” tegas Iwan Mustafa saat membuka kegiatan.
Mengikis Stigma “Takut Diperiksa”
Iwan menyoroti tantangan terbesar dalam dunia kesehatan saat ini, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini. Masih banyak warga yang baru datang ke fasilitas kesehatan setelah kondisinya terlanjur parah.
Selain itu, ada momok psikologis berupa stigma bahwa pemeriksaan kesehatan justru akan mengungkap penyakit berat yang menakutkan.
Untuk itu, Sekda meminta jajaran kesehatan mengubah orientasi pelayanan dari yang tadinya kuratif (mengobati) menjadi promotif dan preventif (pencegahan). Budaya periksa kesehatan berkala harus mulai dibangun sejak dini, termasuk menyasar para pelajar.
• Sinergi Sekolah & Puskesmas: Pemerintah mendorong optimalisasi pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik baru pada tahun ajaran ini melalui kolaborasi erat antara satuan pendidikan dan puskesmas.
• Kolaborasi Lintas Sektor: Puskesmas diminta tidak bergerak sendiri, melainkan wajib merangkul pemerintah desa, camat, kepala dusun, hingga tokoh masyarakat untuk mengedukasi warga agar tidak takut memanfaatkan layanan gratis ini.
Tantangan Anggaran dan Teknis Jadi Evaluasi
Meski berkomitmen penuh, Pemkab Bone Bolango tidak menampik adanya sejumlah kerikil dalam pelaksanaan program PKG di lapangan. Beberapa tantangan yang dipaparkan dalam evaluasi tersebut antara lain:
• Keterbatasan Bahan Habis Pakai (BHP).
• Kebutuhan peningkatan sarana, prasarana, dan kondisi fisik fasilitas kesehatan.
• Kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang membutuhkan anggaran sekitar Rp3 miliar.
• Kendala teknis seperti gangguan aplikasi pelaporan dan sinkronisasi data kependudukan yang membuat sebagian data pelayanan belum tercatat optimal.
Menanggapi hal tersebut, Iwan menegaskan bahwa sektor kesehatan akan tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran daerah. Berbagai kekurangan fasilitas dan logistik tersebut akan segera diperjuangkan dan diupayakan formulasinya melalui pembahasan APBD Perubahan mendatang.
Pemkab Bone Bolango juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membenahi sistem aplikasi agar pelaporan data kesehatan masyarakat semakin akurat dan optimal.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
