Bahas Ranperda Pilkades, Sofyan Wahidji: Perencanaan Harus Bijak dan Matang

Ketua Komisi II DPRD Bone Bolango Sofyan Wahidji menegaskan bahwa Pilkades Serentak bukan sekadar agenda rutin, melainkan pesta demokrasi krusial yang …

BONE BOLANGO — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bone Bolango tancap gas mengawal kesiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 19 Juni 2027.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam rapat penting yang digelar di Gedung DPRD Bone Bolango, Selasa kemarin (20/10/2026), para legislator mengupas tuntas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) demi menghadirkan payung hukum yang kokoh dan tepat sasaran.

Ketua Komisi II DPRD Bone Bolango Sofyan Wahidji menegaskan bahwa Pilkades Serentak bukan sekadar agenda rutin, melainkan pesta demokrasi krusial yang menyangkut hajat hidup masyarakat desa. Karena itu, perencanaannya tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.

“Sinergi, regulasi dan kepastian anggaran menjadi point utama dalam pembahasan tadi. Sehingga keselarasan antara regulasi turunan dan kepastian alokasi anggaran dalam APBD harus jelas. Karena itu kami DPRD mengingatkan jajaran eksekutif agar bersinergi mengawal pembiayaan Pilkades secara proporsional sejak awal,” ujar Sofyan yang juga Sekretaris DPD Golkar Bone Bolango itu.

Langkah ini menurutnya dinilai penting untuk mencegah agenda prioritas daerah terkendala masalah pendanaan saat penetapan plafon anggaran.

“Penyelenggaraan pemerintahan menuntut kelancaran. Pilkades Serentak 2027 adalah agenda penting, sehingga perencanaannya harus dibahas secara bijak dan matang,” ujarnya lagi.

Tidak hanya itu, Sofyan juga mendorong soal Penyelesaian Batas Desa dan efektivitas roda pemerintahan desa oleh PJ. Menurutnya, kepemimpinan desa yang terlalu lama dipegang oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa cenderung kurang maksimal dibandingkan kepala desa definitif. Ketiadaan pejabat definitif dinilai membatasi ruang gerak dalam pengambilan keputusan strategis.

“Karenanya melalui Bapemperda, kami mendorong agar aturan turunan mengenai masa jabatan, penataan desa, hingga penyelesaian sengketa batas wilayah yang sempat mengganjal di beberapa area dapat dirampungkan sebelum tahapan utama Pilkades dimulai,” pungkasnya.

Penulis : Harissusanto Toonawu

Editor : Mahmud Marhaba

Sumber Berita: Klikindonesia