“Di lapangan, banyak warga yang secara riil membutuhkan bantuan tetapi tidak tercakup dalam data desil. Fleksibilitas kriteria sangat dibutuhkan agar …
BONE BOLANGO — Pembahasan Rancangan KUA-PPAS TA 2027 di DPRD Bone Bolango berlangsung dinamis. Anggota legislatif dari Fraksi NasDem, Amin Nusi, tampil vokal mengawal sejumlah isu krusial yang berdampak langsung terhadap aparatur dan masyarakat bawah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu poin utama yang didorong Amin adalah jaminan penganggaran gaji tenaga PPPK, baik kategori paruh waktu maupun penuh waktu. Ia meminta TAPD mengalokasikan plafon gaji secara utuh untuk 12 bulan kalender.
- APBD 2027 Bonbol: Fraksi Amanat Keadilan Dorong Kemandirian Fiskal dan Keadilan Anggaran untuk Masyarakat
- Seluruh Fraksi DPRD Bone Bolango Setujui Ranperda APBD 2027 Dibahas Lebih Lanjut
- Fraksi Golkar Dorong APBD Bone Bolango 2027 Berpihak ke Rakyat, Dzul Ruchban: Dongkrak PAD dan Genjot Sektor Wisata Unggulan
Langkah ini ditekankan untuk memutus preseden penganggaran tidak utuh (9–10 bulan) yang kerap memicu keresahan pegawai. Menurutnya, stabilitas kesejahteraan PPPK adalah fondasi penting pelayanan publik.
Selain nasib aparatur, jeritan warga terkait pembagian bantuan sosial dan ekonomi turut menjadi perhatian. Merespons usulan Ketua Komisi III, Amin meminta skema penyaluran bantuan tidak terkunci kaku pada batasan desil kemiskinan jika regulasi memungkinkan relaksasi.
”Di lapangan, banyak warga yang secara riil membutuhkan bantuan tetapi tidak tercakup dalam data desil. Fleksibilitas kriteria sangat dibutuhkan agar bantuan tidak salah sasaran dan meredam keresahan sosial,” jelasnya.
Menghadapi proyeksi fiskal daerah yang menyusut pada 2027, Amin mengingatkan agar seluruh OPD meninggalkan kebiasaan mengusung ‘program titipan’. Ia mengusulkan proses asistensi RKA digelar terpusat bersama TAPD dan APIP (Inspektorat) agar verifikasi program berjalan ketat sejak hulu.
Sementara itu, untuk efisiensi belanja kedinasan, alokasi anggaran Bimtek lintas OPD yang kini dipusatkan di BKPSDM dengan pagu sekitar Rp2 miliar juga diminta transparan serta mencukupi kebutuhan seluruh perangkat daerah tanpa pembengkakan pos baru.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
Komentar