JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melakukan langkah strategis dalam upaya penyelamatan dokumen sejarah dan tata kelola kearsipan daerah. Delegasi Pemkab Bone Bolango melakukan kunjungan kerja ke Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta guna memperkuat tata kelola arsip statis sekaligus mengajukan proposal pembangunan Depo Arsip daerah.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Yusbar Ismail, S.P., serta Asisten III Bidang Administrasi Umum, Ichsan Budiman Wantogia, S.IP. Turut mendampingi dalam rombongan yakni Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Kepala Badan Keuangan Kabupaten Bone Bolango.
Penemuan Berharga: Dokumen Raja Bulango
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Momen emosional terjadi saat rombongan diterima oleh Deputi Bidang Penyelamatan Arsip ANRI. Saat meninjau langsung fasilitas penyimpanan di Depo ANRI, delegasi berhasil menemukan dokumen autentik mengenai Raja Bulango.
”Penemuan arsip dokumen Raja Bulango ini adalah harta karun sejarah bagi masyarakat Bone Bolango. Ini menjadi pengingat pentingnya penyelamatan dokumen statis agar generasi mendatang tetap mengenal identitas dan akar budayanya,” ujar Asisten III, Ichsan Budiman Wantogia.
Komitmen Pembangunan Depo Arsip Daerah
Selain agenda penyelamatan sejarah, kunjungan ini bertujuan untuk mengonsultasikan sistem pengolahan dan pemeliharaan arsip statis yang lebih modern di daerah. Sebagai langkah konkret, Pemkab Bone Bolango secara resmi menyerahkan Proposal Pembangunan Depo Arsip.
Asisten II Yusbar Ismail menegaskan bahwa keberadaan Depo Arsip yang representatif di Kabupaten Bone Bolango sudah menjadi kebutuhan mendesak.
”Kami berkomitmen untuk meningkatkan standar pengelolaan arsip. Melalui proposal ini, kami berharap dukungan pusat agar Bone Bolango memiliki fasilitas penyimpanan dokumen yang sesuai standar nasional demi keamanan data negara dan daerah,” ungkap Yusbar.
Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan sinergi antara ANRI dan Pemkab Bone Bolango semakin kuat, baik dalam hal pendampingan teknis kearsipan maupun dukungan infrastruktur guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
