BONE BOLANGO – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di DPRD Kabupaten Bone Bolango berlangsung alot.
Fraksi Golkar secara terbuka memberikan catatan kritis terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama mengenai efektivitas anggaran dan penanganan angka kemiskinan yang dinilai belum optimal.
Dalam rapat Pansus tersebut, Kepala Dinas Sosial Bone Bolango memaparkan sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan, termasuk upaya “jemput bola” anggaran ke pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Kami telah mengajukan proposal ke Kementerian Sosial untuk dukungan bagi penyandang disabilitas, program pemberdayaan perempuan, hingga pembangunan satu gedung fasilitas UPTD,” ungkap Kadis Sosial di hadapan peserta rapat.
Namun, paparan tersebut segera ditanggapi kritis oleh anggota Pansus DPRD dari Fraksi Golkar, Mutawasir. Ia menegaskan bahwa dalam situasi anggaran yang terbatas, pemerintah daerah tidak boleh terjebak dalam rutinitas administratif semata.
Mutawasir mengingatkan agar setiap OPD tidak gegabah dalam memunculkan program baru jika program yang sudah ada belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
”Pembahasan ini adalah bagian dari fungsi pengawasan kami. Kami minta OPD fokus pada program yang sudah berjalan. Jangan menambah program baru tanpa evaluasi yang jelas. Pastikan anggaran yang keluar benar-benar menekan angka kemiskinan,” tegas Aleg Dapil Suwawa Cs itu.
Selain soal efektivitas program, DPRD juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas Sumber Daya
Manusia (SDM) di internal pemerintahan. Menurut Fraksi Golkar, peningkatan kinerja seharusnya dilakukan melalui optimalisasi SDM yang ada, bukan dengan menambah program yang berpotensi membebani postur APBD.
”Tingkatkan kapasitas SDM dan maksimalkan potensi yang ada. Ini penting agar program berjalan efektif dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif,” tambahnya lagi.
Diskusi yang berlangsung dinamis ini akan dirangkum menjadi rekomendasi resmi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah. Dokumen ini nantinya akan menjadi poin krusial dalam Sidang Paripurna sebagai bahan evaluasi total kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.
Dengan sorotan tajam dari parlemen, pembahasan LKPJ kali ini diharapkan menjadi titik balik bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk lebih selektif dan efisien dalam mengelola kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
