“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, akan dapat diterjemahkan dalam praktek pemerintahan, apabila hal ini benar-benar dilakukan secara transparan, jujur, demokratis dan juga responsive …”
BONE BOLANGO [KLIKINDONESIA.CO] – Politisi Nasdem DPRD Bone Bolango, Imran Mahmud menjelaskan jika laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penjelasan ini sebagaimana dikemukakan usai pelaksanaan Rapat Paripurna Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (24/6/2025).
Imran menuturkan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, akan dapat diterjemahkan dalam praktek pemerintahan, apabila hal ini benar-benar dilakukan secara transparan, jujur, demokratis dan juga responsif.
“Melalui tata cara ini pula kita akan mampu melakukan evaluasi secara kritis, obyektif dan akurat atas kinerja setiap kegiatan, program dan kebijakan serta segenap kendala yang terjadi,” terangnya.
Tak hanya itu, Imran juga menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan keberanian dalam mengoreksi arah kebijakan fiskal di Bone Bolango.
Laporan keuangan kata Imran lagi, merupakan tools dan bentuk keberlangsungan atau sustainabilitas pemerintah daerah.
Untuk itu, peran para pengelola keuangan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah merupakan kunci utama dalam menjaga laporan keuangan yang informatif.
Politisi dapil Tapa-Bulango itu menambahkan, sinergitas dan korabolatif antara Pemerintah Daerah dan DPRD juga merupakan kunci keberhasilan dalam menterjemahkan visi-misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.
Pantauan media, pelaksanaan Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bone Bolango Faisal Yunus, didampingi Wakil Ketua I Azan Piola itu, dimana seluruh fraksi yang ada di DPRD Bone Bolango turut menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda yang diajukan sekaligus menyetujuinya untuk dibahas lebih lanjut berdasarkan mekenisme yang ada.
Penyerahan Ranperda ini sekaligus menandai komitmen Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
Paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Bone Bolango Dr. Iwan Mustapa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Camat.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
Komentar