BONE BOLANGO – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kembali membuktikan komitmennya dalam menyejahterakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Di bawah kepemimpinan Bupati Ismet Mile, pembayaran Gaji ke-13 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke-13 dipastikan mulai cair awal Juni 2026 ini.
Tidak tanggung-tanggung, Bone Bolango mencetak prestasi tersendiri dengan menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Gorontalo yang mengalokasikan dan membayarkan TPP ke-13 bagi ASN pada tahun ini.
Saat ditemui usai menghadiri kegiatan pemerintahan pada Selasa (2/6/2026), Bupati Ismet Mile menegaskan bahwa pemenuhan hak ASN adalah tanggung jawab yang harus dijalankan secara konsisten dan berkeadilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang hendak kita maksimalkan adalah bagaimana pemerintah dapat menaati kewajibannya kepada para ASN. Insyaallah pembayaran Gaji ke-13 dan TPP ke-13 akan mulai dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2026,” tegas Ismet Mile.
Anggaran Rp21 Miliar Siap Dikucurkan
Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Bone Bolango, Abdul Halim Katili, membeberkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan dana segar sekitar Rp21 miliar untuk menyokong kebijakan ini.
Bupati Ismet Mile mengakui bahwa kondisi anggaran daerah saat ini memiliki keterbatasan. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan langkah pemerintah untuk memprioritaskan kesejahteraan para pegawai. Bagi Ismet, kebijakan ini adalah bentuk apresiasi atas dedikasi ASN dalam menjaga roda pemerintahan dan pelayanan publik.
”Ini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan ASN, meskipun di tengah keterbatasan anggaran dan banyaknya kewajiban yang harus diselesaikan. Kita menunaikan hak pegawai, dan ASN juga harus semakin maksimal dalam menjalankan pengabdiannya kepada masyarakat,” tambahnya.
Aturan Tegas Bupati: Selesaikan Dulu Hak Outsourcing dan PPPK Paruh Waktu!
Menariknya, pencairan Gaji ke-13 ini mengusung skema yang sangat humanis. Bupati Ismet Mile memberikan instruksi tegas bahwa hak-hak tenaga outsourcing dan PPPK Paruh Waktu wajib diselesaikan terlebih dahulu sebelum Gaji ke-13 ASN dicairkan.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menuntaskan pembayaran gaji tenaga outsourcing dan PPPK Paruh Waktu pada 3 hingga 4 Juni 2026.
Kebijakan ini membuktikan bahwa radar kepedulian Pemkab Bone Bolango tidak hanya tertuju pada ASN, melainkan merangkul seluruh tenaga pendukung pemerintahan yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di garda belakang.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
Komentar