“… Alvian menjelaskan, usulan pengadaan pakaian dinas pimpinan daerah memiliki payung hukum yang sah, yakni …”. (Foto : Dr. Alvian Mato.,S.Pd.I.,SH.,M.Pd.I ( Tim komunikasi pemerintah Provinsi Gorontalo/go-pena.id).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
GORONTALO — Pemprov Gorontalo buka suara menanggapi polemik usulan anggaran pengadaan pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur senilai Rp393 juta pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD TA 2027.
Tim Komunikasi Pemprov Gorontalo, Dr. Alvian Mato, S.Pd.I., S.H., M.Pd.I., menilai kritik yang dilontarkan anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, memicu kesimpulan yang kurang tepat karena tidak melihat proses penyusunan anggaran secara utuh.
Sebelumnya, Umar Karim mengkritik tajam usulan tersebut dan menilai rencana pengadaan baju dinas pimpinan daerah itu terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat.
Menjawab kritik tersebut, Alvian yang juga seorang advokat menegaskan bahwa apa yang dipermasalahkan saat ini masih sebatas usulan awal dalam tahap perencanaan, belum menjadi keputusan final apalagi realisasi anggaran.
“Biro Umum baru mengajukan usulan, tetapi Umar Karim sudah langsung membuat vonis,” tegas Alvian, Minggu (2/8/2026).
Alvian menjelaskan, usulan pengadaan pakaian dinas pimpinan daerah memiliki payung hukum yang sah, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Saat ini, dokumen KUA-PPAS masih dalam tahap pembahasan intensif antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Menurut Alvian, forum ini justru dibentuk agar kedua belah pihak dapat menelaah, mengoreksi, menyesuaikan, bahkan menolak usulan yang dinilai tidak layak.
Terkait besaran angka Rp393 juta, Alvian meluruskan bahwa nilai tersebut dihitung berdasarkan Standar Satuan Harga (SSH) yang berfungsi sebagai batas atas atau pagu maksimal penyusunan anggaran, bukan nominal mutlak yang pasti dihabiskan.
“Pelaksanaannya kelak tetap mengacu pada harga pasar. Pembayaran dilakukan berdasarkan harga riil hasil pengadaan melalui mekanisme yang berlaku, bukan dibayar sesuai batas maksimal di dokumen anggaran,” paparnya.
Oleh karena itu, Alvian menilai tuduhan pemborosan anggaran terlalu dini dan tidak beralasan, mengingat proses pembahasan anggaran APBD 2027 masih berjalan dan belum ada sepeser pun uang negara yang dibelanjakan.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
