JAKARTA – Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) resmi menjalin kemitraan strategis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah ini diambil guna memastikan nilai-nilai integritas terinternalisasi dalam setiap fungsi legislatif di daerah, mulai dari penyusunan regulasi hingga pengawasan anggaran.
Dalam pertemuan di Jakarta, Kamis (12/2), Ketua Adkasi Siswanto menyatakan bahwa langkah ini adalah bentuk tanggung jawab moral anggota dewan kepada konstituen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Integritas harus menjadi fondasi dalam setiap produk hukum dan kebijakan anggaran yang kita lahirkan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Wasekjen Adkasi Zainudin Pedro Bau menambahkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan nota kesepahaman (MoU) dengan KPK sebagai panduan resmi bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.
Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, menyambut positif inisiatif ini dan menekankan pentingnya pengawasan ketat sejak tahap perencanaan program di daerah.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
