BONE BOLANGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango tengah bersiap menerapkan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebagai bagian dari strategi efisiensi energi dan anggaran.
Meski demikian, Pemkab masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat sebelum kebijakan tersebut diberlakukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bupati Bone Bolango Drs. H. Ismet Mile, MM, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Bone Bolango, Dr. Iwan Mustapa, menyampaikan bahwa langkah ini selaras dengan arahan pemerintah pusat yang sedang mengkaji strategi penghematan energi nasional. Hal ini dipicu oleh tekanan ekonomi global dan kenaikan harga energi akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Salah satu opsi yang dikaji pusat adalah sistem kerja fleksibel bagi ASN, seperti WFH satu hari dalam sepekan, pembatasan perjalanan dinas, hingga pengurangan penggunaan kendaraan dinas,” ujar Iwan saat memberikan keterangan resmi.
Iwan menegaskan bahwa Pemkab Bone Bolango saat ini dalam posisi siap siaga. Namun, pelaksanaan teknis di daerah tetap membutuhkan landasan hukum yang kuat guna memastikan sinergi antara pusat dan daerah berjalan optimal tanpa mengganggu jalannya roda pemerintahan.
“Kami masih menunggu edaran resmi, baik dari Kementerian PAN-RB maupun BKN. Begitu aturan tertulis diterbitkan, segera kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa WFH bukan sekadar bekerja dari rumah, melainkan harus tetap menjamin kualitas pelayanan publik. “Harus ada pengaturan yang jelas agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal dan tidak terganggu,” tambahnya.
Sebenarnya, upaya efisiensi bukan hal baru bagi Bone Bolango. Menurut Iwan, pihaknya telah lebih awal memperketat pengelolaan anggaran operasional, terutama pada perjalanan dinas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
”Terkait efisiensi, Bone Bolango sudah memulainya lebih dulu. Perjalanan dinas kami perketat dan setiap OPD harus sangat selektif dalam mengalokasikan anggaran,” jelas Sekda.
Kebijakan ini bertujuan untuk merealokasi anggaran operasional pemerintahan ke sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Saat ini, hampir seluruh OPD telah meminimalkan biaya operasional agar program prioritas tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran.
Selain wacana WFH, Pemkab Bone Bolango juga berencana mendorong perubahan gaya hidup ASN. Iwan mengajak para aparatur untuk mulai membiasakan berjalan kaki atau bersepeda untuk mobilitas jarak dekat.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mampu membangun budaya hemat energi, tetapi juga mendukung gaya hidup sehat di lingkungan birokrasi.
”Ke depan, kami akan mendorong kebiasaan berjalan kaki dan bersepeda dalam aktivitas tertentu. Fokus kami adalah memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan pengelolaan anggaran yang selektif,” pungkasnya.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
