Anggota DPRD Bone Bolango saat menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Aula Utama DPRD Bone Bolango pada Selasa (23/6/2026).
BONE BOLANGO — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Agenda penting ini berlangsung khidmat di Aula Utama DPRD Bone Bolango pada Selasa (23/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat tertinggi tingkat daerah ini dihadiri langsung oleh Bupati Bone Bolango Ismet Mile bersama Wakil Bupati Risman Tolingguhu. Tampak hadir pula unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Sesi pemandangan umum fraksi menjadi momen krusial dalam paripurna kali ini. Seluruh fraksi di DPRD Bone Bolango secara bulat menyatakan menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 tersebut untuk didelegasikan ke tingkat pembahasan yang lebih intensif, sesuai dengan mekanisme dan Tata Tertib (Tatib) yang berlaku di internal legislatif.
Salah satu dorongan kuat datang dari Fraksi Partai Nasdem. Melalui juru bicaranya, Imran Mahmud, Fraksi Nasdem tidak hanya memberikan lampu hijau berupa persetujuan, melainkan juga memberikan catatan strategis agar tahapan pembahasan segera dipacu.
”Kami dari Fraksi Nasdem menyatakan menyetujui rancangan ini. Namun, kami juga mendesak agar proses pembahasan berikutnya segera dilakukan tanpa menunda-nunda waktu,” tegas Imran Mahmud saat membacakan laporan fraksinya di podium.
Desakan percepatan ini dinilai penting oleh Fraksi Nasdem agar evaluasi terhadap penggunaan anggaran tahun lalu bisa selesai tepat waktu. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat segera berfokus pada optimalisasi program berjalan serta penyusunan anggaran di periode berikutnya demi kesejahteraan masyarakat Bone Bolango.
Langkah kooperatif yang ditunjukkan oleh pihak legislatif ini menjadi sinyal positif harmonisnya hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif di Bone Bolango dalam mengawal transparansi serta akuntabilitas keuangan daerah.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
