BONE BOLANGO – Persoalan pelayanan air bersih di Kabupaten Bone Bolango kembali menjadi sorotan tajam. Dalam agenda reses masa sidang tahun anggaran 2026, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango turun langsung meninjau Kantor PDAM Tirta Bone Bolango pada Rabu (6/5/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk menelusuri akar masalah yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat.
Reses kali ini tidak sekadar bersifat seremonial. DPRD datang dengan membawa berbagai tekanan publik, mulai dari gangguan distribusi air, kualitas air yang dinilai buruk, hingga persoalan pelayanan yang sempat memicu aksi demonstrasi mahasiswa beberapa waktu lalu.
Dalam pemaparannya, pihak PDAM mengakui bahwa mereka masih menghadapi sejumlah kendala teknis yang serius. Beberapa kendala utama di antaranya adalah kondisi jaringan pipa yang sudah tua dan sering mengalami kerusakan, serta keterbatasan sumber air di beberapa wilayah yang berdampak langsung pada kelancaran distribusi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi permasalahan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, Zainudin Pedro Bau, menegaskan bahwa persoalan air bersih tidak bisa dipandang sebagai isu biasa. Menurutnya, PDAM memiliki tanggung jawab yang vital dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat.
”PDAM bukan sekadar perusahaan yang mengejar keuntungan semata, tetapi ini menyangkut hak dasar masyarakat. Air bersih harus tersedia secara adil, terjangkau, dan berkualitas,” tegas Zainudin.
Ia juga menyinggung aksi demonstrasi mahasiswa yang sebelumnya mengangkat persoalan pelayanan PDAM. Menurutnya, kritik tersebut harus dijadikan sebagai momentum evaluasi, bukan diabaikan.
”Keluhan masyarakat itu nyata. Tadi sudah dijelaskan secara teknis oleh PDAM, tetapi yang lebih penting adalah langkah konkret ke depan,” ujarnya.
Zainudin mengakui bahwa salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh PDAM adalah keterbatasan anggaran. Banyak program perbaikan, termasuk penggantian pipa dan peningkatan jaringan, terhambat akibat minimnya dukungan dana.
”PDAM ini membutuhkan suntikan dana segar. Tanpa itu, perbaikan pelayanan akan sulit dilakukan. Kami telah merekomendasikan hal ini dan akan segera menindaklanjutinya melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP),” tambahnya.
DPRD menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ditemukan solusi yang nyata, mengingat mereka tidak ingin masalah air bersih terus berulang tanpa adanya penyelesaian yang jelas.
Sementara itu, pihak PDAM menyambut baik masukan dan saran yang diberikan oleh legislatif. Direktur PDAM Tirta Bone Bolango, Lanny Dince Chantiara Ambow, menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti berbagai catatan yang disampaikan.
”Kami berterima kasih atas perhatian dan masukan dari DPRD. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus memperbaiki kinerja dan pelayanan kepada masyarakat ke depan,” ujarnya.
Dengan tekanan yang semakin kuat dari DPRD dan publik, perbaikan layanan air bersih di Bone Bolango kini menjadi ujian nyata bagi manajemen PDAM. Masyarakat menantikan perubahan yang benar-benar terasa, bukan sekadar janji.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
