Rakhmatiya Deu, Ketua Komisi I DPRD Bone Bolango (F. Lukman Polimengo / Mimoza)
BONE BOLANGO – Kondisi memprihatinkan Kantor Lurah Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, akhirnya memantik respons serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketua Komisi I DPRD Bone Bolango, Rakhmatiya Deu, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam melihat infrastruktur pelayanan publik yang menjadi sorotan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rakhmatiya mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian kunjungan kerja, baik secara kelembagaan melalui Komisi I maupun bersama anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabila, untuk meninjau langsung kerusakan bangunan.
Meski usulan perbaikan telah disuarakan sejak lama, Rakhmatiya mengakui adanya kendala klasik pada sisi pendanaan daerah.
”Kami sudah datang bersama anggota DPRD dari Dapil 3 Kabila. Usulan untuk perbaikan kantor lurah ini sebenarnya sudah kami sampaikan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) tahun lalu. Namun, kemampuan keuangan daerah saat ini belum memungkinkan untuk mengakomodasi usulan tersebut,” ujar Rakhmatiya kepada awak media, Jumat (6/3/2026).
Ia juga sempat berencana mengalokasikan dana Pokok Pikiran (Pokir) pribadinya untuk rehabilitasi kantor tersebut. Namun, berdasarkan kajian teknis, kerusakan yang ada memerlukan penanganan skala besar.
”Saya sempat berencana menitipkan anggaran Pokir untuk rehabilitasi. Namun, menurut Dinas Pekerjaan Umum (PU), pembangunan ini membutuhkan anggaran besar yang hanya bisa ditangani melalui APBD secara utuh. Sementara tahun ini, fokus anggaran diarahkan pada program ketahanan pangan,” tambahnya.
Walaupun terbentur prioritas anggaran tahun berjalan, Rakhmatiya memastikan perjuangan untuk memberikan kantor yang representatif bagi warga Tumbihe tidak akan berhenti. Ia tengah membidik peluang pada momentum politik anggaran berikutnya.
Beberapa langkah strategis yang akan ditempuh antara lain:
• Mendorong usulan di APBD Perubahan 2026.
• Mencari skema pendanaan alternatif di luar anggaran rutin.
• Koordinasi lintas sektoral agar pembangunan tetap menjadi prioritas infrastruktur kecamatan.
“Saya tidak akan berhenti memperjuangkan anggaran ini. Saya akan melakukan upaya melalui skema lain, baik melalui anggaran perubahan tahun 2026 nanti, maupun dengan konsep pendanaan lainnya agar pembangunan ini bisa segera terealisasi,” tegas politisi tersebut.
Kini, masyarakat Tumbihe menanti realisasi dari janji politik tersebut. Langkah konkret DPRD sangat diharapkan agar pelayanan administrasi tingkat kelurahan dapat berjalan di fasilitas yang layak dan aman.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
