Warga secara blak-blakan mengeluhkan fasilitas pendidikan yang tidak memadai karena dinilai mengancam kenyamanan dan kualitas belajar-mengajar para siswa. (Foto: Gopas. Id)
BONE BOLANGO – Guna memangkas jarak antara wakil rakyat dan konstituennya, Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (PK KNPI) Tapa menggelar Forum Bicara Daerah bertajuk “Rakyat Bertanya, Dewan Menjawab”.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara yang berlangsung dinamis ini digelar di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Selasa malam (7/7/2026).
Forum ini dihadiri langsung oleh seluruh aleg (anggota legislatif) DPRD Kabupaten Bone Bolango dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tapa-Bulango.
Kehadiran mereka dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat yang datang membawa berbagai keluh kesah dan harapan.
Dalam suasana dialog yang hangat namun sarat antusiasme, sejumlah isu krusial di tingkat lokal mencuat ke permukaan. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kondisi memprihatinkan salah satu gedung sekolah di wilayah tersebut.
Warga secara blak-blakan mengeluhkan fasilitas pendidikan yang tidak memadai karena dinilai mengancam kenyamanan dan kualitas belajar-mengajar para siswa.
Tak hanya sektor pendidikan, jeritan hati para petani juga menggema dalam forum ini. Warga mengeluhkan minimnya intervensi dan dukungan pemerintah daerah terkait pascamapanen, khususnya dalam hal pemasaran hasil pertanian yang seringkali membuat harga anjlok.
Masalah ini diperparah oleh buruknya infrastruktur penunjang, seperti Jalan Usaha Tani (JUT) yang hingga kini belum tersentuh perbaikan maksimal.
Melalui forum edukatif yang diinisiasi oleh pemuda KNPI ini, masyarakat menaruh harapan besar agar komunikasi dua arah seperti ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial belaka. Warga berharap jajaran DPRD Dapil Tapa-Bulango dapat mengawal seluruh aspirasi tersebut hingga masuk ke dalam program kerja pemerintah daerah.
Kegiatan ini pun diharapkan dapat menjadi stimulus dan percontohan bagi daerah lain di Bone Bolango dalam upaya menghidupkan kembali ruang demokrasi serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik sehari-hari.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhabah
Sumber Berita: Klikindonesia











