“Melalui tata cara ini pula akan mampu melakukan evaluasi secara kritis, obyektif dan akurat atas kinerja setiap kegiatan, program dan kebijakan serta segenap kendala yang terjadi …”
BONE BOLANGO [KLIKINDONESIA.CO] – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone Bolango menggelar Rapat Paripurna Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (24/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam Paripurna itu, Pandangan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Bone Bolango yang dibacakan Andris Amirudin Makmur., S.Ip, menyampaikan bahwa laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan muara bagi perwujudan pemerintahan yang baik (good governance).
Esensi ini kata Aleg Dapil Bone Posisir itu akan dapat diwujudkan dalam praktek pemerintahan, apabila benar-benar dilakukan secara transparan, jujur, demokratis dan responsif.
“Melalui tata cara ini pula akan mampu melakukan evaluasi secara kritis, obyektif dan akurat atas kinerja setiap kegiatan, program dan kebijakan serta segenap kendala yang terjadi,” paparnya.
Tak hanya itu, dalam penyampaian pandangan umum tersebut ia juga menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan keberanian dalam mengoreksi arah kebijakan fiskal di Bone Bolango.
Laporan keuangan kata Ketua Badan Kehormatan DPRD Bone Bolango itu, merupakan tools dan bentuk keberlangsungan atau sustainabilitas pemerintah daerah.
Untuk itu, kata dia, peran para pengelola keuangan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah merupakan kunci utama dalam menjaga laporan keuangan yang informatif.
Andris menambahkan bahwa sinergitas dan korabolatif antara Pemerintah Daerah dan DPRD juga merupakan kunci keberhasilan dalam menterjemahkan visi-misi dan program Bupati dan Wakil Bupati dalam periode kepemimpinannya.
Dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Bone Bolango Faisal Yunus itu, seluruh fraksi di DPRD Bone Bolango turut menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda yang diajukan sekligus menyetujuinya untuk dibahas lebih lanjut berdasarkan mekenisme yang ada.
Pandangan fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan awal sebelum Ranperda ditindaklanjuti ke tahapan pembahasan lebih lanjut oleh alat kelengkapan dewan.
Penyerahan Ranperda ini sekaligus menandai komitmen Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
Turut hadir dalam paripurna tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Bone Bolango Iwan Mustapa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Camat.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
