GORONTALO UTARA [KLIKINDONESIA.CO] – Kejaksaan Negeri (Kejari) Gorontalo Utara melaksanakan Tahap II penanganan dua perkara tindak pidana umum, masing-masing terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak dan kekerasan seksual fisik terhadap perempuan.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gorontalo Utara, Zam Zam Ikhwan, melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum), Andi Nirwansyah, menyampaikan bahwa pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap II tersebut dilakukan pada Senin (23/06/2025).
“Perkara pertama melibatkan tersangka berinisial YK, yang disangkakan melanggar Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D atau Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak,” ungkap Andi, sebagaimana yang dilaporkan paripurna.co.id.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun perkara kedua menjerat tersangka berinisial FTN, yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Bongkar Kinerja Sepanjang 2026, Kejari Bone Bolango Rilis Majalah ‘Bakti Jaksa’ dan 12 Inovasi Pelayanan
- Kejari Bone Bolango Laksanakan Verifikasi dan Validasi 22 Pasang Peserta Isbat Nikah melalui Kolaborasi JAKSA SAKTI
- Cara Unik Kejari Bone Bolango Dekati Warga: Manfaatkan Sepeda demi Efisiensi Energi dan Layanan Inklusif.
“FTN diduga melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan kepada tubuh korban, termasuk organ reproduksi, dengan maksud menempatkan korban di bawah kekuasaannya secara melawan hukum,” terang Andi.
Peristiwa tersebut terjadi pada 18 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah kamar mandi umum di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang. Berdasarkan keterangan tersangka, korban merupakan pacarnya.
Kedua tersangka direncanakan akan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Kota Gorontalo.
“Untuk tersangka YK, ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Sementara FTN terancam pidana 4 hingga 12 tahun dan denda Rp50 juta hingga Rp300 juta, serta dapat dijerat Pasal 285 KUHP,” tegasnya.
Ia menambahkan, Kejari Gorontalo Utara berharap proses hukum ini memberikan efek jera kepada pelaku maupun masyarakat luas, serta menekan angka kriminalitas seksual, khususnya di wilayah Gorontalo Utara.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: paripurna.co.id
Komentar