“Daripada Mengutuk Kegelapan, Lebih Baik Menyalakan Secercah Lilin. Pepatah kuno ini tentu mengajarkan kepada kita, bahwa ada saatnya dimana ketegasan sikap dan empati menjadi sebuah keniscayaan, dan …”
BONE BOLANGO – Aliansi Pinogu Merdeka (APM) menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai upaya menampung aspirasi masyarakat terkait persoalan akses jalan, kesehatan, dan pendidikan di wilayah Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan ini melibatkan Forkopimda Provinsi Gorontalo, Forkopimda Kabupaten Bone Bolango, Forkopimcam Pinogu, masyarakat, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
FGD dijadwalkan berlangsung Senin hari inji (6/10/2025) pukul 09.00 Wita di Auditorium DPRD Kabupaten Bone Bolango. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari komitmen berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten, untuk mendengarkan serta mencari solusi konkret bagi pembangunan masyarakat Pinogu.
Adapun organisasi yang tergabung dalam Aliansi Pinogu Merdeka di antaranya KNPI, PMII, GPII, GUSDURian, GMNI, HMI, IMM, Ansor, IPNU, Karang Taruna, IPMBP, IKMB, PAPMIB-G, dan sejumlah organisasi lain yang turut mengawal aspirasi warga Pinogu. Sejumlah tokoh penting seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Bone Bolango juga dijadwalkan hadir sebagai pembicara utama.
Koordinator APM, Supri Lasulika, menyampaikan bahwa FGD ini merupakan bentuk konkret pengawalan aspirasi masyarakat Pinogu terhadap peningkatan infrastruktur jalan, layanan kesehatan, dan pendidikan.
“Iya, kegiatan FGD hari Senin 6 Oktober 2025. Ini sebagai bentuk pengawalan aspirasi masyarakat Pinogu dalam hal akses jalan, kesehatan dan pendidikan di Kecamatan Pinogu,” ujarnya.
Supri menambahkan, melalui FGD ini diharapkan lahir solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kiranya FGD menjadi mediator untuk melahirkan kepastian kepada masyarakat yang ada di Pinogu sehingga ini bakal menjadi awal ekstensi Pinogu merdeka dan kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak, baik dari pemerintah provinsi, kabupaten, DPRD, maupun masyarakat sipil, dalam menyusun arah kebijakan pembangunan Pinogu ke depan. Menurutnya, kehadiran seluruh pemangku kepentingan akan memperkaya perspektif dalam merumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan untuk “Pinogu Merdeka”.*[]
Penulis : Harissusanto Toonawu
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klikindonesia
